Menjelajahi Keindahan Alam dan Kemewahan Mall di Kota Palangkaraya Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah

Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki akar yang kuat dalam sejumlah traktat pada abad ke-18 dan 19. 

Traktat 13 Agustus 1787 mencatat penyerahan daerah-daerah di Kalimantan Tengah, Timur, Barat, dan Selatan oleh Sunan Nata Alam kepada Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. 

Kesultanan Banjar sendiri, termasuk daerah Kuin Utara, Martapura, Hulu Sungai, Distrik Pattai, Distrik Sihoeng, dan Mengkatip, menjadi daerah protektorat VOC.

Pada 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar kembali menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada Hindia Belanda melalui traktat. 

BACA JUGA:Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah: Eksplorasi Keindahan dan Potensi

BACA JUGA:Eksplorasi Keindahan dan Kekayaan Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Bahkan, pada 4 Mei 1826, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar kembali mengkonfirmasi penyerahan wilayah, mencakup Kalimantan Timur, Tengah, sebagian Barat, dan sebagian Selatan.

Periode De Facto dan Pemerintahan Kolonial

Setelah Perjanjian Tumbang Anoi pada tahun 1894, wilayah pedalaman Kalimantan Tengah secara de facto tunduk kepada Hindia Belanda. 

Pada sekitar tahun 1850, daerah Tanah Dusun (Barito Raya) terbagi dalam beberapa daerah pemerintahan dengan kepala-kepala daerah di bawah kendali Hindia Belanda.

Pada tahun 1845, Hindia Belanda membentuk susunan pemerintahan di zuid-ooster-afdeeling van Borneo, mencakup daerah sungai Kahayan, sungai Kapuas Murung, sungai Barito, sungai Negara, serta Tanah Laut. 

BACA JUGA:Optimalkan Pembangunan dan Otonomi Baru Dari Rencana Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah

BACA JUGA:Rencana Pembentukan 5 Kabupaten Baru di Provinsi Kalimantan Selatan: Pemekaran dari Kabupaten Kotabaru

Di sini, suku Dayak, seperti Tumenggung Surapati dan Toemenggoeng Nicodemus Djaija Negara, memegang peranan penting.

Misi Kristen dan Perlawanan Masyarakat Pribumi

Sumber: