Rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan: Menuju Terwujudnya 3 Provinsi Baru

Kawasan ramai seperti Palattae, Pompanua, Tanruteding, dan Lappariaja akan menjadi bagian dari Provinsi Bugis Timur yang memiliki luas wilayah 11.300 kilometer persegi.

Provinsi Tana Toraja: Sentuhan Budaya dalam Pembentukan Provinsi Ketiga

Terakhir, kita menyelami wacana pembentukan Provinsi Tana Toraja. Tiga kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Tana Toraja adalah Tana Toraja, Toraja Utara, dan Mamasa dari Provinsi Sulawesi Barat. 

Untuk memenuhi syarat pemekaran, dilakukan pemekaran daerah di mana Kabupaten Tana Toraja akan membentuk Kota Makale, dan Kabupaten Toraja Utara akan membentuk kabupaten baru bernama Toraja Barat. 

Rencananya, ibukota Provinsi Tana Toraja akan berada di Kota Makale atau Kabupaten Tana Toraja. 

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Mengoptimalkan Pemanfataan Sumber Daya Alam

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Menyingkap Kaya Budaya dan Potensi Daerah

Setelah pemekaran, Provinsi Sulawesi Selatan tetap memiliki luas wilayah 17.721 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa, mencakup sekitar 65 persen dari sebelumnya.

Dampak Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah ini tidak hanya mengubah peta administratif, tetapi juga membawa dampak signifikan pada pembangunan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di setiap provinsi baru. 

Berbagai pertimbangan, termasuk potensi pembangunan, keberlanjutan ekonomi, serta pelestarian budaya menjadi faktor utama dalam penyusunan rencana pemekaran ini.

Dengan pemekaran wilayah yang sedang digaungkan ini, kita dapat melihat perubahan signifikan dalam tata kelola dan perkembangan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

BACA JUGA:Doli Bungaeja: Destinasi Wisata Eksotis di Sulawesi Selatan yang Menawan Hati Wisatawan

BACA JUGA:Pantai Gaselong di Sulawesi Selatan: Destinasi Wisata Eksotis Bergaya Eropa Memikat Hati Wisatawan

Proses ini menjadi langkah penting menuju terwujudnya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. 

Sumber: