Pemekaran Kabupaten Cirebon Timur : Upaya Mengurai Kepadatan dan Meningkatkan Pelayanan

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah: Menuju Terbentuknya Provinsi Barito Raya dan Kontroversi Dibaliknya

Dari segi luas wilayah, kecamatan Pabuaran memiliki luas 9,57 km2, sementara Losari mencapai 45,32 km2.

Sementara itu, jumlah desa atau kelurahan setiap kecamatan berkisar antara 7 (Pabuaran dan Paselaman) hingga 14 (Babakan).

Batas wilayah Calon Daerah Baru Kabupaten Cirebon Timur melibatkan sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Brebes), sebelah selatan dengan Kabupaten Kuningan, dan sebelah barat dengan induk Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA:Kabupaten Kapuas Ngaju: Langkah Menuju Pemekaran Daerah Baru di Kalimantan Tengah

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Kabupaten Bogor: Membentuk Tiga Daerah Otonomi Baru

Berdasarkan peta ilustrasi daerah Kabupaten Cirebon, daerah induk baru akan meliputi 53,65 persen dari luas sebelum pemekaran, dengan luas mencapai 574,16 km2.

Sementara itu, jumlah penduduknya diperkirakan sekitar 1.346.264 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.345 jiwa per km2.

Jika pemekaran ini berhasil direalisasikan, Kabupaten Cirebon akan terdiri dari 22 kecamatan dengan total desa atau kelurahan mencapai 233.

Dasar pembentukan daerah persiapan Kabupaten Cirebon Timur melibatkan usulan dari Gubernur Jawa Barat kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI.

Daerah persiapan ini diusulkan untuk berlangsung selama 3 tahun, dan persyaratan dasar kewilayahan serta persyaratan administrasi akan dinilai oleh pemerintah pusat.

Ketua KPCT  berharap pemekaran ini dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pembangunan di wilayah yang baru terbentuk.

Evaluasi dan persiapan yang matang menjadi kunci keberhasilan dalam menyongsong daerah otonom baru ini. 

Meskipun pemekaran Kabupaten Cirebon Timur diinisiasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa pihak memberikan kritik.

Beberapa elemen masyarakat menyoroti kebijakan ini karena dianggap kurang efisien dan dapat menimbulkan tantangan baru, terutama terkait administrasi dan pemerataan pembangunan.

Sumber: