Maju Bersama Pemekaran: Kota Duri dan Kabupaten Mandau, Dua Pilihan Pemekaran Baru di Provinsi Riau

Maju Bersama Pemekaran: Kota Duri dan Kabupaten Mandau, Dua Pilihan Pemekaran Baru di Provinsi Riau

Maju Bersama Pemekaran: Kota Duri dan Kabupaten Mandau, Dua Pilihan Pemekaran Baru di Provinsi Riau.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Data populasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi dasar kuat untuk mendukung pemekaran dengan bentuk Kota Duri.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis mencapai 593 ribu jiwa dengan luas wilayah 8.628 kilometer persegi. 

BACA JUGA:Mengintip Perkembangan Kota Pekanbaru Provinsi Riau: Memahami Keunikan dan Pesona Wisata

BACA JUGA:Pemekaran Daerah di Provinsi Riau: Antara Harapan dan Kekhawatiran

Terdapat 14 kecamatan, 19 kelurahan, dan 136 desa yang mencerminkan potensi pembangunan yang besar.

Dukungan kuat untuk pemekaran dengan membentuk Kota Duri telah diberikan oleh Komisi IV DPRD Bengkalis. 

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, H Abi Bahrum, bahkan menyampaikan bahwa wacana pembentukan Kota Duri sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat dan masuk dalam rencana daerah otonomi baru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tokoh Masyarakat Buya Hamka juga turut memberikan dukungan terhadap pemekaran, dengan menegaskan bahwa Duri atau Kecamatan Mandau harus menjadi daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan. 

BACA JUGA:Provinsi Riau: Keindahan Alam, Sejarah, dan Pembangunan Menuju Masa Depan

BACA JUGA:Provinsi Riau: Jejak Sejarah dan Tantangan Masa Depan di Negeri yang Kaya Sumber Alam

Sementara itu, Ketua Dewan Pemuda Kota Duri, Muhammad Efrizal, mengungkapkan dukungannya dan mengharapkan percepatan proses pembentukan Kota Duri tanpa perdebatan lebih lanjut.

Pemekaran Kabupaten Bengkalis menjadi Kota Duri bukan hanya sekadar rencana, tetapi juga menjadi spirit baru bagi masyarakat untuk bersama-sama memajukan daerah mereka. 

Euforia pemekaran di Provinsi Riau menggambarkan semangat pembangunan dan pemberdayaan wilayah yang semakin kuat, meskipun moratorium DOB masih menjadi faktor pembatas. 

Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita pemekaran ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

BACA JUGA:Provinsi Riau: Antara Kemakmuran dan Tantangan Lingkungan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: