Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Mewujudkan Pelayanan dan Pembangunan yang Lebih Efisien

BACA JUGA:Pemekaran Daerah Otonomi di Kabupaten Majalengka: Menggali Potensi dan Tantangan Masa Depan

BACA JUGA:Kabupaten Bandung Timur Siap Memekarkan Diri: Pemekaran Wilayah Baru di Jawa Barat

Intinya, pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan memacu pembangunan yang merata. 

Dukungan aktif dari masyarakat, penerapan otonomi baru, dan inovasi dalam pelayanan publik diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan implementasi pemekaran wilayah ini.

Wacana Pemekaran Daerah di Jawa Barat: 17 Daerah Siap Jadi Daerah Otonom Baru.

Bahkan, meskipun Pemerintah Pusat Terus Pertahankan Moratorium DOB, namun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Tetap Berjuang untuk Pemekaran Daerah.

BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Subang Utara, Wacana Pemerataan Pembangunan di Jawa Barat

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Kota Cikampek Mendapat Dukungan Massa di Kabupaten Karawang

Dimana, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat masih menjabat dengan tegas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan berhenti mengusulkan pemekaran daerah yang dianggap perlu. 

Dikutip dari sumber terpercaya, setidaknya sejak tahun 2020 hingga 2022, sudah ada delapan usulan pemekaran wilayah di Jawa Barat yang telah disepakati oleh DPRD Jawa Barat.

Menurut Gubernur Ridwan Kamil, "Kami terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan 27 kabupaten/kota menjadi 40. Kurang lebih baru tiga pada tahun 2020, kemudian pada 2021 ada dua dan sekarang tiga".

Daerah-Daerah yang Diajukan untuk Pemekaran

Berikut adalah daerah-daerah yang telah diajukan untuk pemekaran:

Cianjur Selatan

Kabupaten Sukabumi Utara

Sumber: