Isu Pemekaran Provinsi Baru di Jawa Tengah: Terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Surakarta

Provinsi Daerah Istimewa Surakarta bukanlah konsep baru. Secara historis, daerah otonomi ini pernah eksis pada bulan Agustus 1945, meskipun hanya berlangsung singkat hingga Juli 1946. 

Penetapan Daerah Istimewa Surakarta saat itu tidak melibatkan undang-undang formal, tetapi berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan dengan Piagam Penetapan Presiden pada 19 Agustus 1946. 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah juga mendukung status istimewa ini.

Dampak dan Manfaat Pemekaran

Jika pembentukan Provinsi DIS terwujud, diharapkan akan memudahkan pemerataan pembangunan dan efisiensi birokrasi pelayanan. 

BACA JUGA:Umbul Penggin, Permata Tersembunyi di Boyolali, Jawa Tengah, Keajaiban Pemandian dengan Air Jernih yang Mengu

BACA JUGA:Suplai CNG untuk Industri Keramik Jawa Tengah Demi Penuhi Energi Ramah Lingkungan

Pemekaran dianggap sebagai langkah strategis untuk menangani pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Respons Pemimpin Daerah

Meskipun wacana pemekaran ini mencuat, kepala daerah yang potensial terdampak masih menunggu arahan dan instruksi lebih lanjut dari pihak berwenang. 

Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa ia belum menerima petunjuk lebih lanjut dan menunggu arahan dari pimpinan terkait. 

Sementara itu, Bupati Boyolali, M Said Hidayat, menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat untuk membuat keputusan terkait pemekaran tersebut.

BACA JUGA:Air Panas Diwak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Menawarkan Pengalaman Unik yang Memikat Hati Pengunjung

BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan: Usulan Warga dan Progres Persyaratan Menuju Kabupaten Baru di Jawa Tengah

Harapan dan Tantangan Ke Depan

Sumber: