Sengketa Lahan PTPN : Tahun Politik dan Eksploitasi Isu

Selain itu, isu sengketa lahan BUMN Perkebunan juga kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi protes.

Mereka sering kali menuntut agar pemerintah menyelesaikan sengketa lahan dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.

Eksploitasi isu sengketa lahan BUMN Perkebunan di tahun politik memiliki dampak negatif yang signifikan.

Hal ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, serta menghambat proses penyelesaian sengketa lahan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghindari eksploitasi isu ini.

Pemerintah perlu bersikap tegas dalam menangani isu ini, dan masyarakat perlu memahami bahwa penyelesaian sengketa lahan membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari eksploitasi isu sengketa lahan BUMN Perkebunan di tahun politik:

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam penanganan isu ini.

Masyarakat perlu mengetahui secara jelas proses penyelesaian sengketa lahan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi.

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa lahan. Hal ini akan membantu untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari konflik.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa lahan secara adil dan damai.

Pada akhirnya, sengketa lahan BUMN PTPN vs tahun politik dapat menjadi momen positif atau negatif, tergantung pada bagaimana pemerintah dan BUMN perkebunan mengelolanya. 

Pemerintah dan BUMN perkebunan perlu bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola lahan, serta meningkatkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat.

Dan diharapkan eksploitasi isu sengketa lahan BUMN Perkebunan di tahun politik dapat dihindari.***

*)Andi, Relawan Perkebunan Nusantara

Sumber: