Wacana Pemekaran Wilayah di Pulau Jawa: Fokus pada Jawa Tengah dan Kabupaten Tangerang

Dengan membentuk kabupaten dan kota daerah otonomi baru (DOB), Kabupaten Tangerang memiliki rencana ambisius yaitu pembentukan Provinsi Tangerang Raya hasil pemekaran Provinsi Banten.

Kabupaten Tangerang, yang saat ini memiliki luas wilayah 959.6 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 3.9 juta jiwa, menganggap dirinya terlalu luas. 

Dengan 29 kecamatan, 246 desa, dan 28 kelurahan, kabupaten ini berharap pemekaran segera terealisasi jika moratorium daerah otonomi baru dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Ambisi pemekaran Provinsi Tangerang Raya tampaknya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang dianggap belum optimal. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah Menuju Pembentukan Provinsi Jasela: Potensi Ekonomi dan Tantangan Politik

BACA JUGA:Sikembang Glamping Keajaiban Kemewahan dan Alam Wonosobo di Jawa Tengah

Saat ini, rencana ini masih bersifat usulan dan memerlukan persetujuan serta dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait.

Tetaplah pantau perkembangan berita terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai wacana pemekaran wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Kabupaten Tangerang.

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah: Ambisi Pembentukan 3 Daerah Otonomi Baru di Pulau Jawa.

Pada tahun ini, Provinsi Jawa Tengah tengah mengamati kemungkinan pemekaran, menghadapi tekanan populasi sekitar 36,7 juta jiwa, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021. 

Dengan luas wilayah mencapai 34.337 kilometer persegi, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. 

Rencana pemekaran ini menjadi topik hangat dan mendapat perhatian melalui berbagai media, termasuk kanal YouTube Data, di mana video terkait sudah ditonton ratusan ribu kali.

Alasan Pemekaran

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan mempermudah birokrasi pelayanan. 

Dengan jumlah penduduk yang signifikan, pemekaran diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan yang lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sumber: