FPBS Pertaruhkan Harapan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Bone Selatan Belum Terealisasi di Sulsel

FPBS Pertaruhkan Harapan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Bone Selatan Belum Terealisasi di Sulsel

FPBS Pertaruhkan Harapan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Bone Selatan Belum Terealisasi di Sulsel.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

SULAWESI SELATAN, PALPOS.ID - FPBS Pertaruhkan Harapan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Bone Selatan Belum Terealisasi di Sulsel.

Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS): 14 Tahun Perjuangan dan Tantangan

Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS) memasuki tahun ke-14 perjuangannya untuk mewujudkan impian masyarakat Bone Selatan akan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang hingga kini belum juga terealisasi. 

Meskipun upaya telah dilakukan, pemekaran yang diharapkan belum mendapatkan persetujuan resmi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Kabupaten Bone dan Pelabuhan Bajoe Menjadi Pusat Strategis

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: 8 Potensi Kelautan Kabupaten Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur

Pada bulan Februari 2022, FPBS mengirim surat kepada berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Ketua FPBS, Andi Suaedi, mengekspresikan keinginan agar pemekaran Bone Selatan tidak lagi ditunda. 

"Kami sudah menunggu selama 14 tahun. Harapannya, anggota DPR dari Bone dan Sulawesi Selatan juga tidak boleh tutup mata. Harus juga ikut bekerja untuk mendorong pemekaran," ujarnya dengan penuh semangat.

Alasan Kuat Dibalik Dukungan FPBS untuk Pemekaran

FPBS memiliki argumen kuat dalam mendukung pemekaran. Saat ini, Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Sejarah Bumi Arung Palakka Kabupaten Bone Calon Provinsi Bugis Timur

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wisata Tanjung Palette Kabupaten Bone Calon Provinsi Bugis Timur

Wilayah yang begitu luas ini membuat masyarakat di bagian selatan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, terutama administrasi, karena jarak yang jauh dari pusat Kota Watampone. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: