FPBS Pertaruhkan Harapan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Bone Selatan Belum Terealisasi di Sulsel

Pemekaran diharapkan dapat membawa manfaat signifikan seperti pembangunan merata, peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Sebagaimana terlihat di beberapa daerah lain, pemekaran kabupaten telah berhasil setelah memenuhi persyaratan tertentu, dan dampak positifnya terlihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, masyarakat Bone Selatan belum mendapatkan kesempatan serupa.

BACA JUGA:Menggali Potensi Kabupaten Bone: Pemekaran Provinsi Bugis Timur dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan

BACA JUGA:Pemekaran Sulawesi Selatan: 5 Kecamatan Terluas Kabupaten Bone dan Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur

Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Sebuah Tantangan

Wakil Bupati Bone, Drs. H. Ambo Dalle, M.M., menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah memenuhi semua persyaratan pengusulan DOB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. 

Mereka telah sepenuhnya mendukung rencana pemekaran Bone Selatan dan mengawal usulan tersebut hingga ke kementerian terkait dan DPR-RI pada tahun 2012. 

Namun, penundaan pemekaran lebih berkaitan dengan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan pemekaran Bone Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah: Kabupaten Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur di Tengah Sulawesi Selatan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Potensi Ekonomi Kabupaten Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur

Wakil Bupati Bone juga mengajak masyarakat untuk terus berdoa kepada Allah SWT agar cita-cita dan harapan bersama dapat terwujud.

Harapan Masyarakat dan Api Perjuangan FPBS

Forum Pemekaran Bone Selatan terus menjaga api perjuangannya, berharap agar pemekaran Bone Selatan akan segera menjadi kenyataan, membawa manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah tersebut. 

Sumber: