Otonomi Baru di Provinsi Sumatera Selatan: Hambatan dan Harapan Menuju Peningkatan Kesejahteraan

SUMATERA SELATAN, PALPOS.ID - Otonomi Baru di Provinsi Sumatera Selatan: Hambatan dan Harapan Menuju Peningkatan Kesejahteraan.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menjadi topik yang terus berkembang namun masih terkendala dalam realisasinya. 

Moratorium pemekaran yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi. 

konten berita ini akan mengulas secara mendalam alasan-alasan di balik belum terealisasinya DOB, usulan DOB yang diajukan di Sumsel, serta prospek dan tindak lanjut dari calon kabupaten/kota baru tersebut.

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Mengusung Harapan Baru Dengan 4 Provinsi Otonomi Baru

BACA JUGA:Provinsi Palapa Selatan: Wacana Pemekaran yang Mendebarkan di Sumatera Selatan

Alasan dan Penyebab Tidak Terealisasinya DOB

Pemerintah Pusat hingga saat ini belum memberikan persetujuan terhadap pemekaran daerah baru di Sumsel, terutama terkait kabupaten baru yang telah diajukan. 

Moratorium pemekaran yang masih berlaku, kecuali untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, juga menjadi kendala signifikan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), menegaskan bahwa moratorium tersebut belum dicabut karena sejumlah daerah yang ingin memisahkan diri memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil. 

Selain itu, pemekaran baru berpotensi membuat kabupaten tersebut bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menambah kompleksitas permasalahan.

BACA JUGA:Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan: Dihadapkan dengan Pilihan Bergabung Provinsi Baru

BACA JUGA:Wacana Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kota Lubuklinggau Dalam Dilema

Usulan DOB di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: