Prabowo-Gibran Bantah Janji Naikkan Gaji Guru: Cek Fakta dan Rekonsiliasi Fakta

NASIONAL, PALPOS.ID - Prabowo-Gibran Bantah Janji Naikkan Gaji Guru: Cek Fakta dan Rekonsiliasi Fakta.

Sebuah kontroversi muncul terkait dengan pernyataan dari Paslon 02, Prabowo-Gibran, yang dituduh berubah sikap terkait kenaikan gaji guru setelah Pilpres 2024. 

Video yang diunggah di Facebook memperkuat narasi tersebut, namun melalui pemeriksaan fakta, terungkap beberapa informasi yang perlu diperjelas.

Berdasarkan penelusuran, video yang menampilkan Prabowo membantah kenaikan gaji guru sebelumnya mirip dengan cuplikan dari YouTube KompasTV yang berjudul “Prabowo Bantah Akan Naikan Gaji Guru Hingga Rp 20 juta”. 

Dalam video tersebut, Prabowo Subianto secara tegas membantah akan menjanjikan kenaikan gaji guru hingga angka yang disebutkan jika terpilih dalam Pilpres 2019. 

Dia menegaskan bahwa tidak ingin membohongi rakyat dengan janji-janji politik yang tidak realistis, sambil mempertanyakan dari mana sumber dana untuk janji tersebut.

Namun, pada debat terakhir Pilpres 2024 yang berlangsung pada tanggal 4 Februari, Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk memperbaiki gaji guru, termasuk yang masih berstatus honorer. 

Dia memandang pendidikan sebagai isu strategis dalam pembangunan bangsa, dan berjanji untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan penataran.

Rekonsiliasi antara pernyataan Prabowo dalam debat terakhir Pilpres 2024 dan klaim yang beredar sebelumnya menunjukkan adanya pergeseran sikap yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. 

Meskipun Prabowo membantah janji kenaikan gaji guru dalam konteks tertentu, namun dalam konteks lain, dia menyatakan komitmennya untuk memperbaiki situasi tersebut. 

Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam memahami posisi politik seorang kandidat dalam isu pendidikan.

Kontroversi ini juga mencerminkan pentingnya dalam mengikuti perkembangan isu politik, terutama selama kampanye Pilpres, di mana pernyataan kandidat dapat berubah atau berkembang seiring dengan waktu dan konteks yang berubah. 

Oleh karena itu, penting untuk melihat secara holistik pada rekam jejak dan pernyataan kandidat dalam menilai komitmen dan kebijakan yang mereka usung.

Sebagai bagian dari tanggung jawab publik, penting untuk melakukan fakta-checking dan memeriksa sumber-sumber informasi sebelum menyimpulkan kesimpulan yang dapat memengaruhi opini dan keputusan politik masyarakat. 

Sumber: