Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Membangkitkan Sorotan Publik Termasuk Sumsel Barat

SUMATERA SELATAN, PALPOS.ID - Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Membangkitkan Sorotan Publik Termasuk Sumsel Barat.

Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi Provinsi Sumsel Barat kembali mencuat ke permukaan, mengikuti pernyataan dari SN Prana Putra Sohe, mantan Ketua KNPI Lubuklinggau periode 2002-2009 dan saat ini menjabat sebagai Wali Kota Lubuklinggau. 

Pernyataan tersebut disampaikan pada acara temu kangen eksponen KNPI Lubuklinggau 2002-2015.

Prana Sohe, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Lubuklinggau, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap wacana pemekaran Provinsi Sumsel Barat yang telah lama menjadi perbincangan. 

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumsel Barat: Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Selatan

BACA JUGA:Rencana Pembentukan Provinsi Sumsel Barat: Meningkatnya Dukungan Menuju Pemekaran Sumatera Selatan

"Syahrial Oesman kita jadikan Presidium Sumsel Barat. Saya juga nanti kalau terpilih ke DPR pada Pemilu 2024 akan lebih besar lagi berjuang untuk pemekaran Sumsel Barat ini," ujarnya dengan mantap. 

Syahrial Oesman sendiri pernah menjabat sebagai Gubernur Sumsel pada periode 2003–2008.

Wacana ini bukanlah hal baru. Sejak pasca reformasi, telah ada perbincangan mengenai pemekaran daerah, sebagaimana terbentuknya Provinsi Bangka Belitung pada awal reformasi yang memisahkan tiga daerah dari provinsi induk, yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung.

Persiapan Infrastruktur Telah Dilakukan

Menurut Nanan, Wali Kota Lubuklinggau, kota ini telah memiliki infrastruktur yang cukup untuk persiapan jika terjadi pemekaran menjadi Provinsi Sumsel Barat. 

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Provinsi Sumsel Barat: Menggali Potensi dan Tantangan di Sumatera Selatan

BACA JUGA:Pembentukan Provinsi Sumsel Barat Menggema: Potensi Luas dan Penduduk yang Menggoda di Sumatera Selatan

Mulai dari kantor gubernur, kantor instansi, hingga lahan untuk Polda, Kejati, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya telah tersedia. 

Sumber: