Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Harapan Kesejahteraan Masyarakat dengan Daerah Otonomi Baru

Moratorium pemekaran yang diberlakukan sejak 2013 memang menjadi kendala, namun hal ini juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk menilai kembali kebutuhan dan kesiapan daerah-daerah yang mengusulkan pemekaran. 

Evaluasi yang mendalam dan komprehensif diperlukan agar pemekaran tidak hanya menjadi agenda politik semata, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

6. Suara Masyarakat: Aspirasi dan Ekspektasi

Dukungan masyarakat terhadap pemekaran wilayah sangat penting. Partisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa pemekaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. 

Masyarakat berharap bahwa pemekaran tidak hanya mengubah batas administratif, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka.

7. Menuju Masa Depan: Harapan dan Realitas

Pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan adalah langkah besar yang memerlukan perencanaan matang dan komitmen bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemekaran ini tidak hanya menjadi angan-angan, tetapi juga membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan.

Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan: Pembentukan Tiga Provinsi Otonomi Baru Diperjuangkan.

Rencana Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan

Pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terus diperjuangkan meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. 

Pemekaran ini dianggap penting mengingat luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 46.717 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa. 

Saat ini, Sulawesi Selatan terdiri dari 3 kota dan 21 kabupaten. 

Dari pemekaran ini, akan terbentuk tiga provinsi baru yang akan membantu mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. 

Berikut adalah rincian ketiga provinsi baru tersebut.

1. Provinsi Luwu Raya

Sumber: