Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Kabupaten Otonomi Baru di Mandailing Natal

Anggaran: Pemekaran wilayah memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun operasional pemerintahan baru.

Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia: Wilayah yang baru dimekarkan harus memiliki infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang siap untuk menjalankan pemerintahan.

Langkah-Langkah yang Telah Ditempuh

Untuk memastikan pemekaran ini berjalan lancar, beberapa langkah telah ditempuh oleh pemerintah daerah dan DPRD Sumatera Utara, antara lain:

Pengajuan Berkas Usulan ke DPR RI: Berkas usulan pemekaran telah diajukan ke DPR RI untuk dibahas dan direalisasikan.

Persiapan Lahan untuk Pusat Pemerintahan: Lahan seluas 18,4 hektare di Bukit Bandera, Kecamatan Natal, telah disiapkan untuk pusat perkantoran pemerintahan kabupaten baru.

Pemantauan Perkembangan di Pemerintah Pusat: Bupati Mandailing Natal terus memantau perkembangan proses pemekaran di pemerintah pusat.

Dukungan dari Pemerintah Provinsi

Proyek multiyears yang dipelopori oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, di kawasan Kecamatan Natal dan Batahan, juga diharapkan dapat membantu percepatan realisasi kabupaten baru. 

Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur yang akan mendukung operasional pemerintahan kabupaten baru.

Harapan dan Kesimpulan

Dengan segala persiapan yang telah dilakukan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pemekaran Kabupaten Mandailing Natal dapat segera terealisasi. 

Langkah ini bukan hanya sekedar pembagian administratif, tetapi lebih pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Sumatera Utara.

Dengan usulan pemekaran wilayah ini, Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal, diharapkan dapat semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. 

Dukungan dari semua pihak dan komitmen pemerintah pusat akan menjadi kunci keberhasilan dari rencana pemekaran ini.

Sumber: