Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Enam Kecamatan Gabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Jelai Kendawangan Raya

Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Enam Kecamatan Gabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Jelai Kendawangan Raya

Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Enam Kecamatan Gabung Daerah Otonomi Baru Kabupaten Jelai Kendawangan Raya.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Dalam berbagai kesempatan, Gusti Kamboja selalu menyuarakan pentingnya pemekaran wilayah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, dengan pemekaran ini, Kabupaten Jelai Kendawangan Raya akan memiliki PAD yang cukup besar untuk mendanai berbagai program pembangunan.

Persiapan Akademik dan Administratif

Pemekaran wilayah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari segi akademik maupun administratif. 

Untuk itu, Pemkab Ketapang telah menyiapkan anggaran khusus untuk melakukan kajian akademik terkait pemekaran Kabupaten Jelai Kendawangan Raya. 

Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain kajian akademik, persiapan administratif juga menjadi fokus utama. 

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan administratif terpenuhi sebelum mengajukan permohonan pemekaran ke pemerintah pusat. 

Dalam hal ini, koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pemekaran.

Tantangan dan Hambatan Pemekaran

Meskipun dukungan terhadap pemekaran Kabupaten Jelai Kendawangan Raya cukup besar, ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. 

Salah satu tantangan utama adalah moratorium DOB yang belum dicabut oleh pemerintah pusat. 

Moratorium ini membuat proses pemekaran menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Selain itu, ada juga tantangan terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah yang akan dimekarkan. 

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur yang ada cukup memadai untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten baru. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: