Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Jelang Akhir Masa Jabatan, PDIP Geram: "Ini Permainan Politik Kotor!"

Menurut Deddy, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan reshuffle di akhir masa jabatan. 

Dia menegaskan bahwa keputusan ini lebih cenderung pada upaya Jokowi dalam memperkuat posisi politik dinastinya, yang dapat mengancam eksistensi PDIP sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia.

Tiga Tujuan Utama Penggantian Yasonna Laoly

Deddy Sitorus menyebutkan bahwa penggantian Yasonna Laoly dari posisi Menteri Hukum dan HAM adalah bagian dari agenda politik Jokowi yang lebih luas. 

BACA JUGA:Prabowo Subianto Menyindir PDIP yang Merasa Ditinggalkan Partai Lain:

BACA JUGA:PDIP Resmi Usung Edy Rahmayadi sebagai Cagub Sumut: Siap Tantang Bobby Nasution Menantu Jokowi

Menurutnya, ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai Jokowi melalui perubahan ini.

1. Memperkuat Kendali Jokowi atas Legislatif:

Langkah pertama yang ingin dicapai adalah memperkuat posisi Partai Golkar, yang kini berada di bawah kendali Jokowi.

Dengan menguasai legislatif, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, Jokowi dapat mengatur peta politik nasional dan daerah dengan lebih leluasa. 

Hal ini, menurut Deddy, dilakukan untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih yang akan datang sekaligus mengecilkan peran PDIP dalam peta politik nasional.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Diduga Perintahkan Tim Khusus untuk Kaji Aspek Legal Perpanjangan Kepengurusan PDIP

BACA JUGA:Krisdayanti Ditetapkan PDIP Maju Calon Wali Kota Batu pada Pilkada Serentak 2024

2. Mengatur Internal Partai Golkar:

Jokowi juga disebut-sebut memiliki agenda untuk membagi-bagikan jabatan penting di internal Partai Golkar melalui reshuffle ini. 

Sumber: