Misbakhun Jalani Uji Kelayakan Calon Anggota BPK: Mengawal Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Misbakhun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana, juga menjalani uji kelayakan pada hari yang sama. 

Dalam pemaparan makalahnya, Eva menyoroti pentingnya sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum dalam mendorong efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

"Bagaimana upaya BPK RI dalam mendorong efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan bagaimana BPK RI bisa meningkatkan sinergitas lembaga penegak hukum dalam pencegahan kerugian keuangan negara," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR.

Eva mengungkapkan bahwa sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum belum berjalan maksimal selama ini, baik karena hambatan internal maupun eksternal. 

Hambatan internal mencakup keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan proses pemeriksaan tidak efektif, sedangkan hambatan eksternal terkait dengan nota kesepahaman (MoU) yang belum spesifik dalam penerapannya di tingkat kelembagaan wilayah.

Misbakhun dan Asta Cita: Menyelaraskan Visi BPK dengan Pemerintah

Misbakhun, dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI, menekankan pentingnya menyelaraskan visi BPK dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dikenal dengan Asta Cita. 

Delapan poin utama dalam Asta Cita ini, menurutnya, harus menjadi acuan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK.

"Di sana ada delapan poin, tentunya ke depan pemeriksaan BPK harus bersifat tematik berdasarkan delapan poin yang ingin dicapai tersebut," tegas Misbakhun.

Dengan latar belakangnya yang kuat di bidang perpajakan dan pengawasan anggaran, Misbakhun berkeyakinan bahwa dirinya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. 

Namun, tantangan besar menanti di depan, terutama dalam memastikan bahwa BPK tetap independen dan bebas dari pengaruh politik.

Potensi Konflik Kepentingan: Sebuah Isu yang Harus Ditangani

Meski Misbakhun memiliki pengalaman dan visi yang kuat, potensi konflik kepentingan tetap menjadi isu yang tak bisa diabaikan. 

Statusnya sebagai anggota Partai Golkar menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik dan beberapa anggota DPR. 

Mereka khawatir bahwa afiliasi politiknya dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan negara.

Sumber: