Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar: Menteri Pertanian Amran Sulaiman Berhentikan Tiga ASN Kementan

BACA JUGA:Remajakan Ribuan Hektare Sawit Rakyat, Bupati OKI Terima Anugerah Perkebunan dari Kementan

"Kami tidak tahu pasti seberapa lama ini sudah berlangsung, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan. Ada eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 yang terlibat," ujarnya.

Sikap tegas Menteri Amran terhadap kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membersihkan kementerian dari praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. 

Dalam wawancara lebih lanjut, Amran juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan suap di kementeriannya, termasuk mencari keterlibatan ASN lainnya yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

"Kami sudah menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum. Teman-teman, komplotannya, juga sedang kami dorong untuk diusut tuntas oleh penegak hukum," tambah Amran.

Respons Publik dan Harapan Akan Reformasi Birokrasi

Kasus suap ini langsung menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di berbagai media. 

Banyak pihak berharap agar kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di Kementerian Pertanian maupun di kementerian lainnya untuk selalu menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.

Langkah tegas yang diambil Amran juga memicu harapan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian dapat terus berjalan menuju transparansi dan profesionalisme, di mana setiap pegawai tidak lagi terjebak dalam praktik-praktik kotor yang mencoreng nama baik lembaga.

Sejumlah pengamat juga menilai bahwa kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat penegakan hukum di sektor pertanian, mengingat pentingnya sektor ini bagi ketahanan pangan nasional. 

Kementerian Pertanian yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menyediakan pangan bagi masyarakat tidak boleh menjadi sarang korupsi.

Langkah Lanjutan: Pemantauan dan Reformasi Internal

Selain menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum, Amran Sulaiman juga mengisyaratkan adanya upaya internal untuk memperkuat pengawasan di Kementerian Pertanian. 

Ia menekankan pentingnya reformasi internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Ke depan, kami akan memperketat pengawasan di setiap proyek dan program yang ada di kementerian. Kami akan pastikan bahwa setiap pejabat dan pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ada ruang untuk praktik-praktik yang melanggar hukum," tegas Amran.

Amran juga berharap agar kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh pegawai Kementerian Pertanian untuk selalu menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. 

Ia mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya proyek-proyek di kementerian agar lebih transparan dan akuntabel.

Sumber: