Ahmad Muzani Tegaskan Tak Ada Kader PDIP di Kabinet Prabowo-Gibran

Ahmad Muzani Tegaskan Tak Ada Kader PDIP di Kabinet Prabowo-Gibran

Ahmad Muzani Tegaskan Tak Ada Kader PDIP di Kabinet Prabowo-Gibran.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

PALPOS.ID - Ahmad Muzani Tegaskan Tak Ada Kader PDIP di Kabinet Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa tidak akan ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi bagian dari kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Hal ini diungkapkan Muzani dalam pernyataannya setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran di Gedung DPR/MPR RI.

Pernyataan ini muncul setelah banyaknya spekulasi mengenai kemungkinan PDIP memasukkan kadernya dalam kabinet baru.

BACA JUGA:Ternyata Ini Alasan Tak Ada Kader NasDem Bergabung Kabinet Prabowo-Gibran: Mengurai Dinamika Politik Nasional

BACA JUGA:Benarkah Hercules Bakal Jadi Menteri Pertahanan Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Faktanya 

Namun, Muzani menegaskan bahwa PDIP telah mengambil keputusan untuk tidak menempatkan kadernya di pemerintahan, yang sudah dikomunikasikan sejak beberapa hari sebelum pelantikan.

"Betul, bahwa PDIP tidak akan menaruh kadernya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Muzani dalam keterangannya, Ahad (20/10/2024).

PDIP dan Sikapnya Terhadap Pemerintahan

Dalam pernyataannya, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa PDIP memiliki sikap politik yang berbeda dalam konteks koalisi dan oposisi. 

Menurutnya, bagi PDIP, koalisi tidak harus berarti menempatkan kader di dalam pemerintahan, dan menjadi oposisi tidak selalu berarti berseberangan dengan pemerintah. 

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Resmi Dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Hadir

BACA JUGA:Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran: Ini Gaji dan Tunjangan Para Menteri Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Sikap ini menandakan fleksibilitas PDIP dalam menjalankan peran politiknya.

"PDIP menyatakan bahwa mereka tidak mengenal oposisi dan koalisi dalam arti yang kaku. Koalisi tidak harus berarti menempatkan kader di kabinet, dan oposisi juga tidak harus berarti berjarak dengan pemerintah," jelas Muzani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: