Bawaslu OKU Awasi Distribusi Logistik Pilkada di Gudang KPU

BATURAJA, PALPOS.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memperketat pengawasan terhadap gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pengawasan itu menyusul kedatangan sejumlah logistik penting yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

Logistik yang dimaksud mencakup formulir penting untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta beberapa perlengkapan lainnya.

Bawaslu OKU yang diwakili oleh staf PNPN Kordiv SDM Aziman Fikri dan Rizky Fanny, bersama dengan perwakilan KPU OKU, Suyatno dan Aan, serta aparat keamanan dari Polres OKU dan Bhabinkamtibmas, memastikan proses penerimaan dan penyimpanan logistik berjalan lancar di gudang logistik KPU.

Suyatno, Kasubag Keuangan dan Logistik KPU OKU, menjelaskan bahwa logistik yang tiba ini terdiri dari tiga jenis utama.

BACA JUGA:Lakukan Penggerebekan Layaknya Polisi, Oknum Timses di OKU Dilaporkan Ke Bawaslu

BACA JUGA:ASN Pemkab OKU Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Terlibat Kampanye Paslon

‎“Hari ini kami menerima Formulir Model C Hasil dan Plano sebanyak 1.695 lembar yang dikemas dalam 4 boks, sampul formulir C Hasil KWK sebanyak 1.130 lembar dalam 4 boks, serta 6.372 buah sampul kubus dalam 22 boks,” kata Suyatno.

Logistik ini tiba dengan kendaraan berplat B 9503 SXU, dikemudikan oleh Bungaran Edison, tepat pada pukul 16.30 WIB. Proses pengawasan oleh Bawaslu berlangsung untuk memastikan ketepatan jumlah, waktu, dan kualitas logistik yang diterima.

Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi, melalui pernyataannya menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap logistik yang masuk.

“Dengan kedatangan tiga jenis logistik ini, kami berharap agar setiap pengiriman ke gudang logistik KPU OKU selalu tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Ini penting agar tidak terjadi kekurangan logistik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” tegasnya.

Pengawasan logistik ini menjadi bagian dari langkah preventif Bawaslu OKU untuk menjamin kelancaran dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, termasuk distribusi logistik. 

Sumber: