Kemenkumham Sumsel Siap Pedomani Arahan Menteri Hukum pada Acara Pelantikan Pimti Madya

“Sebagai entitas mandiri, kita perlu memperkuat sinergi dengan kementerian lain untuk menciptakan sistem hukum yang saling terhubung dan harmonis. Hal ini akan mempercepat penegakan hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum,” jelas Menkumham.

5. Merujuk pada Sistem Merit dalam Proses Kenaikan Pangkat dan Karier, poin terakhir yang disampaikan Menkumham adalah tentang penerapan sistem merit dalam proses kenaikan pangkat dan jenjang karier.

Menkumham menekankan bahwa promosi dan rotasi jabatan harus didasarkan pada kemampuan dan prestasi kerja, bukan pada faktor-faktor yang tidak objektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil.

"Proses kenaikan pangkat dan jabatan harus transparan dan berdasarkan prestasi, bukan karena faktor kedekatan atau pertimbangan lainnya. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun birokrasi yang bersih dan profesional," tegas Menkumham.

BACA JUGA:Tertinggi! Nilai 461 dari Peserta SKD Kemenkumham Sumsel Formasi Penjaga Tahanan Wanita

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Pembinaan Kepada Masyarakat Perlidungan Indikasi Geografis Kota Pagar Alam

Tanggapan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, yang turut hadir dalam pelantikan tersebut, mengungkapkan komitmennya untuk mempedomani arahan Menteri Hukum dan HAM dalam menjalankan tugasnya.

Ia menyatakan siap untuk melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Menteri Hukum, terutama dalam masa transisi menuju era reformasi birokrasi yang lebih baik ini.

"Saya dan seluruh jajaran di Kanwil Kemenkumham Sumsel siap untuk mengimplementasikan arahan Menteri Hukum. Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik di tingkat daerah," kata Ilham Djaya.

Ilham juga menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenkumham Sumsel akan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga hukum yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Peningkatan Sistem Data dan Integrasi Layanan, salah satu agenda yang menjadi sorotan dalam pelantikan ini adalah pentingnya percepatan integrasi data terhadap semua layanan Kemenkumham, termasuk dalam hal pelayanan administrasi hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan.

BACA JUGA:Sekjen Kemenkumham Ajak Peserta SKD CPNS untuk Memberikan Usaha Terbaik

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Kegiatan Percepatan Pengelolaan Barang Milik Negara

Menteri Hukum menegaskan bahwa pengintegrasian data antara lembaga terkait akan membantu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

"Dalam era digital ini, integrasi data sangat penting. Kita harus segera mempercepat proses digitalisasi dan integrasi layanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum," pungkas Menkumham.

Sumber: