Bawaslu Tegaskan Larangan Kampanye Selama Masa Tenang Pilkada 2024: Pelanggar Terancam Sanksi Pidana

Iklan kampanye di media massa dan media daring hanya diperbolehkan hingga 14 hari sebelum masa tenang. Setelah itu, semua iklan harus dihentikan.

Sanksi Pelanggaran

Setiap pelanggaran terhadap aturan masa tenang akan dikenakan sanksi tegas. 

BACA JUGA:Bawaslu Ogan Ilir Tegaskan Masa Tenang Harus Bebas Dari Unsur-Unsur Kampanye

BACA JUGA:Jelang Masa Tenang, Bawaslu Prabumulih Ancam Turunkan APK Secara Paksa

Selain ancaman pidana, pelanggaran juga dapat berdampak pada pencoretan nama pasangan calon dari daftar peserta Pilkada.

Bawaslu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini.

Jadwal Kampanye dan Masa Tenang

Kampanye Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung selama 59 hari, dari 25 September hingga 23 November 2024. 

Selama periode tersebut, pasangan calon diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai metode kampanye, seperti pertemuan terbatas, dialog, pemasangan alat peraga, hingga iklan di media massa. 

BACA JUGA:Dilarang Kampanye Sebelum 75 Hari Menjelang Masa Tenang

BACA JUGA:Tensi Politik Jelang Pilkada OKU Memanas : Korcam Tim BERTAJI di Lubuk Batang Kena Tikam OTK !

Namun, masa tenang yang dimulai sejak 24 November menandai berakhirnya seluruh aktivitas kampanye tersebut.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyampaikan bahwa masa tenang adalah waktu penting bagi pemilih. 

“Masa tenang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertimbangkan pilihannya dengan jernih, tanpa pengaruh kampanye,” jelasnya.

Pilkada Serentak 2024: Fakta dan Angka

Pilkada Serentak 2024 akan diselenggarakan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. 

BACA JUGA:Kapolres OKU Ajak Timses Calon Bupati Jaga Pilkada Damai

Sumber: