Pemerintah Bakal Berikan Diskon Tarif Listrik 50%: Berlaku Januari dan Februari 2025

BACA JUGA:Waspada Cuaca Badai Bengkulu: PLN Gerak Cepat Pulihkan Listrik

Oleh karena itu, insentif seperti diskon tarif listrik ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Diskon tarif listrik bagi rumah tangga kecil merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kelompok masyarakat yang paling rentan. 

Langkah ini dinilai tepat sasaran mengingat listrik adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat.

"Kebijakan ini tidak hanya memberikan keringanan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi kelompok menengah ke bawah," ujar seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.

Tanggapan Masyarakat

Kebijakan diskon tarif listrik ini disambut baik oleh masyarakat. 

Seorang warga Jakarta bernama Rahma mengatakan bahwa insentif ini sangat membantu, terutama untuk keluarga kecil dengan penghasilan pas-pasan.

"Kenaikan PPN sebenarnya membuat khawatir karena hampir semua barang jadi lebih mahal. Tapi dengan adanya diskon listrik, setidaknya ada pengurangan beban biaya bulanan," ujar Rahma.

Di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat berharap agar pemerintah dapat memperpanjang durasi diskon atau memperluas cakupan daya listrik yang mendapat manfaat. 

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih merata, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Masa Depan Kebijakan Insentif Listrik

Meski diskon tarif listrik hanya berlaku selama dua bulan, pemerintah membuka kemungkinan untuk melanjutkan kebijakan serupa jika situasi ekonomi memerlukan. 

Keberlanjutan insentif ini akan bergantung pada evaluasi dampak kebijakan terhadap ekonomi rumah tangga dan stabilitas fiskal negara.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana memperluas akses listrik terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil.

Ini sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga mendekati 100%.

Jadi, diskon tarif listrik 50% yang berlaku pada Januari dan Februari 2025 menjadi kabar baik di tengah tantangan ekonomi akibat kenaikan PPN. 

Sumber: