Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten R2L Siap Jadi Oposisi dari Muara Enim

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten R2L Siap Jadi Oposisi dari Muara Enim.

Perkumpulan Masyarakat Daerah Otonomi Baru Rambang Lubai Lematang (PMDOB R2L) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 

Suara yang semakin lantang dari masyarakat 70 desa yang tergabung dalam 6 kecamatan ini bahkan mengancam akan menjadi oposisi jika aspirasi mereka terus diabaikan.

Ketua Umum Presidium PMDOB R2L, Usman Firiansyah, SH, MH, menyatakan bahwa perkumpulan ini telah berupaya maksimal untuk menjalin komunikasi langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Gelumbang Siap Pisah dari Muara Enim, 6 Kecamatan Bergabung

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Mengupas Usulan Kabupaten Rambang Lubai Lematang (R2L) dan Gelumbang

Namun, harapan tersebut pupus setelah audiensi yang direncanakan hanya dihadiri oleh Asisten Pemerintahan.

"Kami telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemkab Muara Enim, termasuk Plt Bupati, untuk mengadakan audiensi ini. Namun, kami merasa kecewa dan tersinggung ketika mengetahui bahwa Plt Bupati tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan," ujar Usman Firiansyah.

Menurut Usman, masyarakat dari 70 desa yang tergabung dalam PMDOB R2L memiliki harapan besar untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Plt Bupati Muara Enim. 

Namun, ketiadaan kehadiran pemimpin tertinggi daerah tersebut memicu kekecewaan yang mendalam.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Dukungan DPRD Muratara untuk Pembentukan Provinsi Sumselbar

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Kabupaten Banyuasin Timur Menuju Tonggak Pemerintahan Baru

"Kami masyarakat dari 70 desa, yang terdiri dari 6 kecamatan yakni Rambang, Rambang Niru, Lubai, Lubai Ulu, Empat Petulai Dangku, dan Belimbing, menyatakan siap menjadi oposisi Pemkab Muara Enim jika Plt Bupati terus mengabaikan kami," tegas Usman, yang juga dikenal sebagai pengacara kawakan.

Langkah ini, jika benar-benar diambil, akan menjadi sinyal kuat terhadap pemerintah daerah untuk lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Sumber: