Pemekaran Wilayah Jambi: Calon Kabupaten Tabir Raya untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Proses pemekaran Tabir Raya bukanlah hal yang instan. 

Upaya ini telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun, melibatkan berbagai dialog, studi kelayakan, dan persetujuan di tingkat daerah. 

Masyarakat setempat, termasuk tokoh adat dan pemuda, juga telah aktif menyuarakan aspirasi mereka.

Namun, proses ini masih menghadapi tantangan berupa moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat. 

Meski begitu, optimisme tetap tinggi, mengingat potensi besar yang dimiliki Tabir Raya untuk berkembang menjadi kabupaten mandiri.

Manfaat Pemekaran Wilayah

Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan menjadi kabupaten sendiri, Tabir Raya dapat memiliki otonomi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke ibu kota Kabupaten Merangin.

Pengembangan Infrastruktur

Pemekaran ini akan memicu percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Peningkatan Ekonomi Lokal

Dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terfokus, diharapkan ekonomi lokal dapat tumbuh lebih cepat, didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Pelestarian Budaya Lokal

Sebagai kabupaten baru, Tabir Raya juga memiliki peluang untuk lebih mempromosikan dan melestarikan kebudayaan lokal yang menjadi identitas masyarakat setempat.

Masyarakat di delapan kecamatan yang diusulkan menjadi bagian dari Kabupaten Tabir Raya menyambut baik rencana ini. 

Mereka berharap bahwa pemekaran ini dapat membawa perubahan nyata, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan.

“Kami ingin ada perubahan di sini. Selama ini, akses ke layanan publik cukup sulit, apalagi untuk warga di pelosok,” ungkap seorang warga Tabir Ulu.

Meski memiliki banyak potensi, Tabir Raya juga menghadapi sejumlah tantangan. 

Salah satunya adalah memastikan ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar setelah pemekaran. 

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pemekaran ini tidak justru memperparah ketimpangan sosial di wilayah lain.

Sumber: