Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Sejarah dan Potensi Calon Ibu Kota Provinsi Luwu Raya

Pada masa lalu, Palopo pernah menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan. 

Batas kota saat itu diyakini melingkar antara makam Jera’ Surutanga di selatan, makam Malimongan di barat, dan makam raja Lokkoe di utara Sungai Boting. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: 10 Fakta Menarik Calon Ibu Kota Provinsi Tana Toraja

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Provinsi Tana Toraja dan Potensi Pariwisata Budaya

Perkembangan Palopo kemudian ditandai dengan tumbuhnya Kampung Benturu sebagai kluster tingkat ketiga seluas 5 hektare.

Pemukiman Benturu kala itu dikelilingi benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai parit dengan tinggi rata-rata 2 meter dan lebar 7 meter.

Sebelum menjadi kota otonom, Palopo berstatus sebagai kota administratif sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu. 

Palopo resmi menjadi kota pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Provinsi Luwu Raya Miliki Kekayaan Alam Luar Biasa

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Menuju Terwujudnya Provinsi Bugis Timur dan Kontribusi di Sektor Perikanan

Pada awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. 

Seiring perkembangan, pada tahun 2006 wilayah kecamatan dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Luwu Raya memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, menjadikannya salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan. 

Sektor pertambangan dan agrikultur menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah di Pulau Sulawesi: Usulan Pembentukan 10 Provinsi Baru Terus Bergulir

Sumber: