Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Tantangan Pembangunan Calon Kabupaten Donggala Utara

"Kami mengikuti aspirasi masyarakat yang lebih memilih pemekaran menjadi Kabupaten Minahasa Barat," tegas Berty.

Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah

Selain Minahasa Barat, wacana pemekaran juga menyasar wilayah Bolaang Mongondow di Sulut. 

Pemekaran ini bertujuan untuk membentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah (Bolmongteng) yang meliputi wilayah Dumoga Timur, Dumoga Utara, Dumoga Barat, dan Kecamatan Lolayan. 

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah diharapkan dapat lebih memudahkan pemerintahan lokal dalam mengelola wilayah yang sangat luas dan mendukung pembangunan yang lebih merata.

Piet Kemur, tokoh masyarakat dari Dumoga Timur, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah. 

"Sebagai warga Dumoga, kami sepenuhnya mendukung rencana ini karena akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini," kata Piet dengan penuh keyakinan.

Pemekaran wilayah ini memang dianggap sangat penting oleh masyarakat setempat, karena pemekaran akan memberikan kesempatan lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut. 

Diharapkan, pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah dapat mempermudah proses pengelolaan dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan yang terlibat.

Salah satu faktor penting dalam kesuksesan pemekaran wilayah adalah dukungan dari masyarakat dan pemerintah. 

Di kedua daerah tersebut, baik di Minahasa Barat maupun Bolaang Mongondow Tengah, dukungan masyarakat sangat terasa.

Mereka menilai bahwa pemekaran ini adalah solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat di kedua wilayah ini sangat berharap agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat segera merespon tuntutan mereka dengan serius. 

Harapan mereka adalah agar pemekaran ini dapat membawa dampak positif dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemerataan pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Meskipun begitu, proses pemekaran daerah tidaklah mudah. Banyak tantangan administratif dan prosedural yang harus dilalui, termasuk pertimbangan dari pemerintah pusat terkait kelayakan pemekaran dan dampaknya terhadap stabilitas sosial-ekonomi di daerah tersebut.

Sumber: