Kabupaten Gelumbang: Menanti Pemekaran Wilayah, Masyarakat Berharap Percepatan Pembangunan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Kabupaten Pinrang Utara Belum Tentukan Ibu Kota

Pada 30 Agustus 2016, usulan ini mendapat persetujuan DPRD Muara Enim dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan. 

Berbagai dokumen pendukung telah disiapkan, termasuk kajian akademik tahun 2013 dan 2016, serta surat keputusan BPD dari 76 desa. 

Namun, hingga saat ini, moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat masih menjadi hambatan utama.

Manfaat Pembentukan Kabupaten Gelumbang

Jika disetujui, pembentukan Kabupaten Gelumbang diproyeksikan akan memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain:

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Usulan Pembentukan Kabupaten Toraja Barat Makin Kencang

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Kabupaten Toraja Barat Daya Kian Masif

Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan adanya pemerintahan daerah sendiri, pelayanan administratif dan publik dapat lebih cepat dan efisien.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan diharapkan dapat lebih cepat berkembang.

Kemandirian Ekonomi

Gelumbang memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, dan industri kecil yang bisa dikelola secara mandiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Investasi

Status sebagai kabupaten baru akan membuka peluang investasi yang lebih luas, terutama karena posisi Gelumbang yang strategis.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Kabupaten Luwu Tengah Terus Diperjuangkan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Usulan Pembentukan 9 Kabupaten Baru Makin Santer

Penguatan Identitas Lokal

Masyarakat Gelumbang akan memiliki identitas administratif yang lebih jelas dan kesempatan lebih besar untuk mengelola potensi daerahnya sendiri.

Moratorium pemekaran yang diterapkan pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar bagi daerah yang mengajukan pembentukan DOB. 

Sumber: