Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Kabupaten Donggala Utara Dengan Hasil Hutan Jadi Andalan Ekonomi

Dampelas juga memiliki potensi ekonomi yang cukup maju, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Dukungan masyarakat terhadap pembentukan kabupaten baru pun cukup besar.

Usulan pemekaran Kabupaten Donggala Utara telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik tokoh adat, pemuda, kepala desa, maupun DPRD Donggala.

Beberapa deklarasi dukungan telah dilakukan, bahkan pembentukan panitia presidium pemekaran Kabupaten Donggala Utara juga sudah terbentuk. Mereka secara aktif melakukan komunikasi politik ke pemerintah provinsi dan pusat.

"Ini adalah aspirasi masyarakat, dan kami siap mengawal prosesnya hingga ke tingkat pusat," ujar salah satu tokoh presidium pemekaran saat ditemui media.

Meski memiliki potensi besar, pembentukan DOB Kabupaten Donggala Utara juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

Moratorium pemekaran DOB yang hingga saat ini masih diberlakukan oleh pemerintah pusat

Ketersediaan anggaran dan sumber daya aparatur untuk membentuk pemerintahan baru

Perlunya kajian akademik dan administrasi pemerintahan yang komprehensif

Tantangan menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama di sektor kehutanan

Namun demikian, para pengusung pemekaran tetap optimis bahwa Donggala Utara layak menjadi kabupaten mandiri dengan potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan membuka ruang dialog terkait aspirasi pemekaran wilayah. 

Menurut Gubernur, sepanjang memenuhi syarat administratif, yuridis, dan aspirasi rakyat, maka pemekaran dapat diakomodasi.

"Kita butuh percepatan pembangunan. Kalau ada daerah yang memang layak dimekarkan dan mendesak secara pelayanan publik, tentu kita dukung," ungkap Gubernur dalam salah satu kunjungannya ke wilayah utara Donggala.

Untuk menjadi calon DOB yang diakui secara resmi, Donggala Utara harus menempuh tahapan berikut:

Penyusunan Kajian Akademik – yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan geografis

Sumber: