Pemekaran Wilayah NTB: Calon Kabupaten Bima Timur Fokus Kembangkan Wisata Pesisir dan Ekonomi Rakyat

Aspirasi Pemekaran yang Menguat Sejak Lama

Usulan pemekaran Kabupaten Bima Timur sebenarnya bukanlah hal baru. 

Isu ini telah muncul sejak lebih dari satu dekade lalu, namun sempat terhenti karena kebijakan moratorium daerah otonomi baru oleh pemerintah pusat.

Kini, dengan mulai dibukanya kembali ruang pembentukan DOB secara selektif, para tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal kembali menyuarakan pentingnya pemekaran ini. 

Mereka berpendapat bahwa pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan distribusi anggaran akan lebih merata dan tepat sasaran jika wilayah ini memiliki otonomi sendiri.

Tokoh adat dan ulama di kawasan timur Bima juga menyatakan dukungannya atas pembentukan Kabupaten Bima Timur, dengan catatan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, budaya Mbojo, dan semangat gotong royong tetap dijaga.

Dukungan Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD

Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi proses administratif jika usulan pemekaran Bima Timur telah memenuhi syarat teknis dan administratif. 

Beberapa anggota DPRD NTB asal Dapil Bima-Dompu juga menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri.

Mereka menilai bahwa potensi fiskal dan kapasitas wilayah Bima Timur cukup kuat untuk berdiri sebagai kabupaten mandiri, apalagi dengan adanya sektor pariwisata dan perikanan yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tantangan dan Harapan ke Depan

Tentu, pembentukan Kabupaten Bima Timur bukan tanpa tantangan. Beberapa aspek yang harus dikaji secara mendalam antara lain:

Kesiapan infrastruktur pemerintahan (kantor bupati, DPRD, OPD)

Sumber daya manusia birokrasi

Ketersediaan APBD awal

Sumber: