Nasib Honorer dan ASN PPPK di Ujung Tanduk: Implementasi UU ASN 2023 Masih Jadi Tanda Tanya Besar

Penghapusan sistem kontrak tahunan atau 2-5 tahun

Kemudahan relokasi atau mutasi sesuai domisili

Jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja

Desakan Cairkan Gaji ke-13 & Penyelesaian Status R2 dan R3

BACA JUGA:Sempat Ditunda, Pemkot Prabumulih Umumkan 26 Honorer Tidak Lulus Seleksi PPPK

BACA JUGA:Hindari Penipuan PPPK, Elman Ingatkan Honorer Tidak Percaya Iming-Iming Oknum Bisa Membantu Optimalisasi

Menjelang pertengahan tahun 2025 ini, Eko juga mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi PPPK di awal Juni 2025. 

Gaji ini, menurutnya, akan sangat membantu kondisi ekonomi ribuan keluarga ASN PPPK yang saat ini berada dalam ketidakpastian.

Tak hanya itu, ia juga meminta Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk segera menuntaskan persoalan honorer kategori R2 dan R3, yakni mereka yang belum mendapatkan pengangkatan PPPK penuh waktu meski telah lama mengabdi.

"Negara ini harus hadir dan menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang sudah lama mengabdi. Jangan ada diskriminasi antarstatus PPPK. Kalau R1 bisa diangkat penuh, kenapa R2 dan R3 tidak?" tanya Eko.

Eko mengungkapkan, saat ini banyak tenaga honorer R2 dan R3 yang masih digaji rendah, bahkan di bawah UMR, dengan beban kerja yang setara bahkan lebih berat daripada ASN lainnya. 

Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan keadilan sosial yang menjadi roh UU ASN.

Satu Tahun Tanpa Kepastian: Jeritan ASN PPPK dan Honorer di Seluruh Indonesia

Masalah ini bukan hanya dirasakan di Riau. 

Dari laporan sejumlah daerah, mulai dari Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur, ribuan PPPK dan honorer mengalami nasib yang sama. 

Sumber: