LBH AP PP Muhammadiyah Dukung Kejagung Usut Dugaan Suap Pagar Laut: Itu Kekayaan Negara

Melakukan audit hukum dan administratif atas semua sertifikasi laut dan pesisir sejak 10 tahun terakhir.

Mengkaji ulang regulasi yang membuka celah penyimpangan terhadap wilayah kelautan.

Menghapus dan membatalkan sertifikat yang diterbitkan secara ilegal di atas kawasan laut.

Ikhwan menambahkan bahwa masalah sertifikasi laut bukan hanya terjadi di satu wilayah, tetapi berpotensi tersebar di berbagai daerah pesisir Indonesia.

“Ini bukan soal satu-dua kasus, tapi soal sistem yang harus diperbaiki. Kalau tidak ditangani serius, akan menjadi bom waktu yang merugikan negara,” tandasnya.

Harapan Akan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, Muhammadiyah mengingatkan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga memperbaiki sistem agar kejahatan serupa tidak terulang. 

Mereka berharap langkah Kejagung ini menjadi pembuka jalan bagi reformasi sistem pengelolaan wilayah laut Indonesia.

LBH AP PP Muhammadiyah juga siap untuk memberikan pendampingan hukum jika diperlukan oleh masyarakat terdampak atau whistleblower yang ingin melaporkan kejanggalan dalam sertifikasi wilayah laut di daerah masing-masing.

Sumber: