Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Muncul Dua Nama Calon Provinsi Baru, Muria Raya atau Jawa Utara?

Tantangan dan Kendala Pemekaran

Meski pemekaran Provinsi Muria Raya atau Jawa Utara memiliki banyak dukungan, sejumlah tantangan juga harus dihadapi:

Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB): 

Pemerintah pusat masih menerapkan kebijakan penghentian sementara pembentukan DOB sejak 2014. Kebijakan ini menjadi hambatan utama bagi proses pemekaran wilayah.

Kesiapan Infrastruktur dan SDM: 

Beberapa wilayah masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengelola pemerintahan tingkat provinsi.

Aspek Anggaran dan Fiskal: 

Pembentukan provinsi baru membutuhkan biaya tinggi di awal. Ini termasuk pembangunan kantor pemerintahan, perekrutan ASN, hingga penyediaan layanan publik dasar.

Sinkronisasi Antar Kabupaten: 

Perlu adanya kesepahaman dari semua kepala daerah terkait pembagian kewenangan, aset, dan integrasi layanan antarkabupaten dalam provinsi baru.

Dukungan dari Tokoh dan Masyarakat Lokal

Berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil di kawasan Muria menyatakan dukungan terhadap rencana pemekaran ini. 

Mereka menilai bahwa pembentukan provinsi baru akan memperkuat identitas kedaerahan sekaligus mempercepat kesejahteraan rakyat.

Salah satu tokoh masyarakat Kudus, KH Ahmad Rofi’i, menyampaikan:

“Kawasan Muria memiliki keunikan sejarah, budaya, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Sudah saatnya kita berdiri sendiri sebagai provinsi agar bisa lebih cepat maju dan mandiri.”

Sumber: