Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Provinsi Sumba Timur Barat Sebagai Penyeimbang Pembangunan Wilayah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: DOB Kabupaten Raja Ampat Selatan untuk Masa Depan Ekonomi dan Lingkungan

Rasionalisasi Pembentukan Provinsi Sumba Timur Barat

Usulan ini juga muncul sebagai bagian dari agenda nasional pemerataan pembangunan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah. 

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang bagi pemekaran wilayah dengan tujuan mendekatkan layanan pemerintah kepada rakyat.

Sumba Timur Barat dirancang sebagai provinsi yang memiliki karakteristik pedesaan yang kuat, dengan basis ekonomi utama pada:

Pertanian 

Sumba memiliki tanah subur di beberapa wilayah yang cocok untuk tanaman jagung, padi ladang, dan hortikultura.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Usulan Pembentukan Provinsi Blambangan dan Potensi Besar di Sektor Pertanian

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Masyarakat Bingung Tentukan Nama Provinsi Baru, Mataraman atau Jawa Selatan?

Peternakan 

Sumba dikenal sebagai daerah penghasil kuda, sapi, dan kerbau.

Kerajinan rakyat 

Tenun ikat Sumba sudah mendunia dan menjadi salah satu warisan budaya takbenda yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Pariwisata alami dan budaya 

Keindahan alam seperti pantai, bukit savana, dan kampung adat menjadi daya tarik wisata internasional.

Namun, semua potensi ini belum bisa dimanfaatkan maksimal tanpa infrastruktur dasar dan dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi yang fokus dan berorientasi pada pembangunan daerah.

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Calon Provinsi Madura untuk Pengelolaan Kebudayaan Lokal

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Muncul Dua Nama Calon Provinsi Baru, Muria Raya atau Jawa Utara?

Manfaat Strategis Pembentukan Provinsi Baru

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Saat ini, masyarakat di wilayah Sumba Timur dan Sumba Barat Daya harus melakukan perjalanan jauh ke Kupang, ibu kota Provinsi NTT, untuk mengurus berbagai keperluan administrasi dan pelayanan publik. 

Dengan adanya provinsi baru, pusat pemerintahan akan lebih dekat dan respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif.

2. Memperkuat Konektivitas Antarwilayah

Sumber: berbagai sumber