Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Pamona Raya Dengan Berbagai Pertimbangan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Pamona Raya Dengan Berbagai Pertimbangan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Pamona Raya Dengan Berbagai Pertimbangan.--Dokumen Palpos.id

Warga di daerah Pamona sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan karena jarak yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten.

Peningkatan efektivitas pelayanan publik 

Dengan terbentuknya Kabupaten Pamona Raya, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, mudah, dan efisien.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Buol Timur Untuk Optimalkan Potensi Daerah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Batui-Toili Menghadapi Berbagai Tantangan

Pengelolaan sumber daya lokal yang lebih optimal 

Wilayah Pamona memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Pemekaran diharapkan dapat membuka peluang investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dukungan dan Tantangan Pemekaran Kabupaten Pamona Raya

Dukungan dari Berbagai Pihak

Usulan pemekaran Kabupaten Pamona Raya mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Dua Calon Kabupaten Baru Minahasa Barat dan Bolaang Mongondow Tengah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Intip Pesone Wisata Calon Ibu Kota Provinsi Nusa Utara

Mereka menilai bahwa pembentukan kabupaten baru dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan pemerataan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Beberapa tokoh masyarakat dan akademisi juga menyoroti pentingnya pemekaran ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah dan mendukung percepatan ekonomi berbasis lokal.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Namun, pemekaran Kabupaten Pamona Raya juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Persyaratan administratif dan regulasi 

Pemekaran daerah harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, serta kesiapan infrastruktur dan ekonomi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Mengulik Peran Pengusaha Terhadap Kekayaan Tambang Emas di Sulut

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Berikut Potensi 11 Calon Kabupaten dan Kota Baru di Sulteng

Sumber daya anggaran 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: palpos.disway.id