Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi Baru dengan Tantangan dan Harapan di Masa Depan

Namun, seperti halnya usulan Provinsi Samudera Pase, rencana pembentukan Provinsi ABAS juga terhambat oleh moratorium DOB yang masih berlaku. 

Pemerintah pusat menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap setiap usulan pemekaran untuk memastikan bahwa daerah baru benar-benar siap dan mampu mandiri, serta tidak menimbulkan beban fiskal tambahan bagi negara.

Isu pemekaran wilayah di Aceh tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. 

Salah satu alasan utama yang mendorong usulan pemekaran adalah adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. 

Meskipun Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit dan gas alam, masih terdapat daerah-daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Data menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Aceh masih menghadapi masalah serius seperti stunting dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan sumber daya dan distribusi hasil pembangunan. 

Dalam konteks inilah, pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu solusi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, pemekaran wilayah bukan tanpa tantangan. Selain moratorium DOB yang diberlakukan pemerintah pusat, terdapat pula kekhawatiran mengenai kemampuan daerah baru untuk mandiri secara fiskal. 

Banyak daerah hasil pemekaran sebelumnya yang masih bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat dan belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. 

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemekaran benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

Moratorium Masih Berlaku

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa moratorium pemekaran wilayah masih berlaku hingga saat ini. 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa moratorium ini diterapkan karena hasil kajian menunjukkan banyak daerah yang dimekarkan belum mampu mandiri dan masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Namun, pengecualian diberikan untuk wilayah Papua, dengan pertimbangan khusus terkait percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Di sisi lain, aspirasi masyarakat Aceh untuk pemekaran wilayah tetap kuat. 

Sumber: palpos.disway.id