Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Herman Deru: Sumsel Sigap Antisipasi Kondisi Nasional Pasca Demonstrasi

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Herman Deru: Sumsel Sigap Antisipasi Kondisi Nasional Pasca Demonstrasi -Fhoto: Humas Pemprov Sumsel-
PALPOS.ID - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Command Center Pemprov Sumsel, Selasa (2/9/2025) pagi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung program prioritas Presiden, terutama dalam ketahanan pangan dan penguatan koperasi desa.
Menurutnya, sinergi pusat dan daerah adalah kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Ajak Petugas Pengamanan Berikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
Mendagri juga menyoroti situasi pasca demonstrasi di Jakarta, khususnya di kawasan DPR dan MPR, yang menuntut pembatalan tunjangan serta transparansi gaji anggota dewan.
Aksi yang berlangsung pada 25–28 Agustus 2025 bahkan berujung pada insiden tragis menewaskan seorang pengemudi ojek online, sehingga memperkeruh suasana.
“Dari laporan yang kami terima, ada 107 titik aksi di 30 provinsi dengan sejumlah kerusakan dan pembakaran.
Kepala daerah bersama Forkopimda harus segera memetakan potensi di daerah masing-masing, membedakan antara demonstrasi damai dan aksi anarkis, termasuk penjarahan,” ujar Tito.
BACA JUGA:OJK Perkuat Agen Literasi Keuangan Sumsel melalui Bersama Penggerak Pramuka
BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Bersama Pemprov Sumsel Bagikan Beras untuk Driver Online
Untuk meredakan ketegangan, Mendagri meminta kepala daerah merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan kampus.
Ia menekankan pentingnya komunikasi sosial yang intensif agar aksi tidak meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Lakukan doa bersama untuk menyejukkan suasana, serta gencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah. Ini terbukti efektif menekan inflasi sekaligus meredakan ketegangan sosial,” tambahnya.
Selain itu, Mendagri menegaskan agar kepala daerah memanfaatkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog untuk membantu masyarakat.
BACA JUGA:Bupati dan DPRD Muba Beri Dukungan Penuh, Ingatkan Pentingnya Etika dalam Menyampaikan Aspirasi
Ia juga meminta penundaan kegiatan seremonial yang bernuansa hura-hura.
“Situasi sedang sensitif, maka acara sebaiknya sederhana. Lebih baik memberi santunan dan bantuan.
Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya,” tegas Tito.
Dalam rapat tersebut, Mendagri memberi apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai cepat tanggap.
Salah satunya Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang langsung menggelar rapat bersama Forkopimda dan mengimbau tokoh agama untuk menjaga kondusifitas wilayah.
Langkah cepat ini, menurut Tito, membuat Sumsel tetap aman di tengah gejolak nasional.
Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memaparkan ketersediaan stok pangan hingga akhir 2025 serta percepatan pembentukan koperasi desa.
Ia menyebut pemerintah akan bekerja sama dengan Kemenpan RB untuk menugaskan 2–3 ASN PPPK di setiap koperasi agar program segera berjalan.
Sebelumnya, Gubernur Herman Deru juga menunjukkan kepedulian nyata dengan menyalurkan 50 ton beras kepada 6.250 driver online pada 1 September 2025.
Bantuan ini merupakan respons cepat terhadap permintaan komunitas ojek online, sekaligus menegaskan komitmen Sumsel menjaga ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di tengah dinamika nasional.
Dengan langkah antisipatif tersebut, Sumatera Selatan kini menjadi salah satu daerah yang diapresiasi pemerintah pusat karena mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: