Dorong Good Governance, Gubernur Herman Deru Perintahkan OPD Perkuat Pengawasan Internal

PALEMBANG, PALPOS.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 di Graha Bina Praja, Selasa (23/9/2025), Herman Deru meminta OPD menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja utama.

 

Menurutnya, tanpa pengawasan internal yang kuat, cita-cita good governance dan clean government sulit diwujudkan.

"APIP harus diposisikan sebagai partner strategis, bukan sekadar pengawas. Mereka hadir untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan," tegas Herman Deru.

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel dan Pemprov Sumsel Pecahkan Rekor Dunia, Guru Indonesia Belajar AI Serentak

BACA JUGA:Feby Deru Dorong Posyandu Sumsel Jadi Pusat Layanan Komprehensif Masyarakat

 

Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam entry meeting dengan Tim Korsup KPK, isu yang disorot adalah penertiban aset daerah.

Ia menilai, percepatan sertifikasi aset menjadi hal mendesak agar pengelolaan barang milik daerah lebih tertib dan terhindar dari penyalahgunaan.

 

"Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Saya minta APIP dan inspektorat benar-benar serius menanganinya," katanya.

 

Lebih jauh, Herman Deru mengingatkan agar OPD fokus pada pelaksanaan program sesuai RPJMD.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Prioritaskan Keselamatan Warga, Minta Jalan Palembang–Betung Segera Diperbaiki

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Hadiri Rakor Pemerintahan se-Sumatera Bahas Kamtibmas dan Arahan untuk Kepala Daera

Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran harus diarahkan ke program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

 

Selain itu, gubernur mengimbau agar setiap OPD membangun budaya anti-fraud.

Hal ini dilakukan dengan penerapan SPIP, manajemen risiko fraud, serta pemberian sanksi tegas terhadap pegawai yang terbukti melakukan kecurangan.

 

"Budaya anti-fraud harus hidup di setiap instansi. Jangan hanya berhenti pada slogan, tetapi terapkan dalam tindakan nyata," ujar Herman Deru.

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Hadiri Rakor Pemerintahan se-Sumatera Bahas Kamtibmas dan Arahan untuk Kepala Daera

BACA JUGA:Haornas 2025 Jadi Momentum Lahirnya Program Sriwijaya Gold di Sumsel

 

Kasatgas KPK Wilayah II, Untung Wicaksono, yang hadir dalam acara itu, juga mengingatkan OPD agar tidak takut untuk jujur dan berani menyampaikan fakta apa adanya.

Menurutnya, kerja birokrasi harus selalu berlandaskan integritas.

 

Untung menambahkan, masih banyak OPD yang keliru memandang APIP hanya sebagai pihak yang mencari kesalahan

"Itu salah besar. APIP justru membantu kita agar tidak salah jalan," katanya.

 

Ia mendorong agar sinergi OPD dan APIP terus ditingkatkan, baik dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya.

Dengan demikian, risiko penyimpangan bisa ditekan sejak dini.

 

Acara ini dihadiri Sekda Sumsel Drs. H. Edward Candra, PIC Korsup Sumsel Norce Martauli Sitanggang, serta seluruh kepala OPD Pemprov Sumsel.

 

Melalui penguatan pengawasan internal, Sumsel diharapkan mampu menjadi contoh provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Sumber: