Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Wacana Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara Untuk Efisiensi Pemerintahan

Luas wilayah yang signifikan ini memberikan keunggulan bagi provinsi baru dalam mengelola sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur. 

Provinsi Sumatera Tenggara diperkirakan akan dihuni oleh sekitar 1,52 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 76 jiwa/km².

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Dua Provinsi Baru Dilema Bagi Lubuklinggau

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Wacana Pembentukan Provinsi Nusa Utara Gerbang Menuju Asia Timur

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara saat ini. 

Kepadatan yang lebih rendah membuka peluang untuk pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi, serta memungkinkan perencanaan tata ruang yang lebih optimal. 

Calon Ibu Kota dan Kabupaten Pendukung

Kota Padang Sidempuan diusulkan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Tenggara. 

Kota ini dianggap strategis karena posisinya yang sentral dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Provinsi OKE Untuk Memperkuat Otonomi Daerah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Provinsi Palapa Selatan Satukan Sejumlah Daerah 

Selain itu, empat kabupaten yang direncanakan bergabung dalam provinsi baru ini adalah:

Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas

Pemilihan Padang Sidempuan sebagai ibu kota dinilai strategis karena posisinya yang sentral dan infrastruktur yang cukup memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Pembentukan Tiga Provinsi Baru Untuk Mempercepat Pembangunan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Jasela dan Transformasi Kabupaten Banyumas

Ketua Panitia Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara, Harry Lontung Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melengkapi seluruh persyaratan administratif dan berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI. 

Sumber: palpos.disway.id