Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Wacana Pembentukan 6 Kabupaten dan Kota Baru Untuk Pemerataan Ekonomi

Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Wacana Pembentukan 6 Kabupaten dan Kota Baru Untuk Pemerataan Ekonomi

Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Wacana Pembentukan 6 Kabupaten dan Kota Baru Untuk Pemerataan Ekonomi.--Dokumen Palpos.id

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Wacana Pembentukan 6 Kabupaten dan Kota Baru Untuk Pemerataan Ekonomi.

Rencana pemekaran wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) semakin mendesak dan menjadi perbincangan berbagai pihak termasuk tokoh politik lokal.

Sebagai provinsi termuda, pemekaran wilayah Kalimantan Utara bersiap menghadapi transformasi signifikan melalui pembentukan enam Calon Daerah Otonom Baru (DOB).

Inisiatif pemekaran wilayah Kalimantan Utara ini dipimpin langsung Gubernur Zainal Arifin Paliwang, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2030.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Rencana Pembentukan Kabupaten Gelumbang Dengan Enam Kecamatan Bergabung

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Gelumbang Aspirasi dari Masyarakat

Tujuan pemekaran wilayah Kalimantan Utara ini sendiri diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.

Selain itu, pemekaran wilayah Kalimantan Utara juga diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

​Pemprov Kaltara bersama dengan pemerintah kabupaten terkait telah mengajukan usulan pemekaran wilayah Kalimantan Utara ini dan tengah menunggu evaluasi lebih lanjut.

Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan rencana pemekaran wilayah Kalimantan Utara ini.​

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate Terus Bergulir

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Bone Selatan Dengan Basis Ekonomi yang Kuat

Gubernur Zainal Arifin Paliwang: Profil dan Kekayaan

Zainal Arifin Paliwang, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Kaltara, kembali dipercaya untuk memimpin provinsi ini hingga 2030. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 27 Maret 2024, Zainal memiliki kekayaan bersih mencapai Rp37,3 miliar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: palpos.disway.id