Tantangan dan Peluang Pengelolaan Hutan Meranti Harapan Menuju Model Kolaboratif yang Responsif

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Dukung Legalisasi Sumur Minyak Rakyat untuk Kesejahteraan Daerah

Tantangan Konservasi Lanskap Meranti-Harapan

Deforestasi di Kawasan Hutan Harapan pada periode 2018-2025 atau selama periode 8 tahun adalah sebesar 638,7 Ha, atau rata-rata 79,8 Ha/tahun hutan hilang sebagai penyangga ketahanan ekologis khususnya di Sumsel.

Fragmentasi ini menciptakan edge effect yang mempersempit ruang jelajah (home range) satwa liar serta mengganggu stabilitas ekologis. 

Penurunan kualitas habitat dan berkurangnya sumber daya alam di kawasan hutan, berpotensi meningkatkan probabilitas interaksi negatif manusia dan satwa liar, termasuk pergerakan gajah ke area budidaya dan pemukiman yang pada akhirnya menimbulkan potensi risiko keselamatan bagi kedua belah pihak. 

Sementara itu, kerangka kebijakan menerapkan prinsip perlindungan kawasan, upaya pemulihan ekosistem, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap bentuk dan intensitas pemanfaatan ruang.

Ancaman khusus disoroti dari pembangunan jalan tambang oleh PT MBJ sepanjang 34 km, yang disebutkan telah memfragmentasi habitat seluas 3.000 Ha. 

“Dengan adanya akses jalan MBJ, kami pesimis kawasan akan aman. Di bawah peta itu sudah banyak berubah menjadi kebun sawit,” ungkap Bambang Hutoyo dari KPH Meranti dalam diskusi.

Fragmentasi ini memutus koridor satwa, menyebabkan genangan yang mematikan tumbuhan dipterocarpaceae (famili pohon besar penghasil kayu utama dari hutan hujan tropis Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan mempermudah akses aktivitas ilegal.

Pendirian warung-warung di sepanjang area kerja PT REKI yang berbatasan dengan PPKH PT MBJ dan pendirian pondok yang difungsikan sebagai penginapan terhubungnya jalan PPKH PT MBJ dengan akses jalan pada areal PBPH lainnya (PT BPP dan PT SBB) mempermudah dan memperlancar para pelaku ilegal untuk terus melakukan kegiatan ilegal.

Serangan balik (back fire) dari para pelaku aktivitas ilegal berupa perusakan dan pembakaran pos pengamanan (flying camp) PT REKI, sebagai respon terhadap Intensitas patroli dan kegiatan penertiban aktivitas ilegal yang dilakukan oleh PT REKI di sepanjang area yang berbatasan dengan PPKH PT MBJ.

Kolaborasi Multipihak

Kolaborasi multipihak menjadi elemen fundamental dalam mengoptimalkan peluang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), masyarakat, akademisi, serta organisasi non-pemerintah (NGO).

Melalui proses kolaboratif ini, para pemangku kepentingan dapat menyelaraskan data, persepsi, prioritas kebijakan serta perumusan strategi dalam mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman lapangan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel diwakili Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hutan dan KSDAE, Dr Syafrul Yunardy menyampaikan, landscape Merati-Harapan memiliki luasan sekitar 52,170 hekta (ha), merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan Hutan Harapan yang memiliki total luasan sekitar 98.555 ha. 

Kawasan ini mencakup hutan hujan tropis dataran rendah yang membentang di Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumsel. 

Secara administrativ, berada di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Jambi serta Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel.

Sumber: berbagai sumber