Sementara opsi kedua yakni jika terlapor Firli Bahuri dianggap tidak menggunakan hak jawabnya.
BACA JUGA:Waduh! 28 Mantan Anggota DPRD Jambi Tersangka KPK Kasus Suap RAPBD Jambi, Sapu Bersih Nih...
BACA JUGA:Rafael Alun Akhirnya Ditahan Penyidik KPK, Diduga 25 Artis dan Grup Band Terlibat Pencucian Uang...
"Makanya, opsi kedua merupakan opsi dengan kemudian kami menganggap yang bersangkutan tidak menggunakan hak jawabnya," ucap Robert Na Endi Jaweng.
Sedangkan opti ketiga yakni dilakukan pemanggilan paksa terhadap yang bersangkutan atau Firli Bahuri.
Sementara aktivis anti korupsi yang juga mantan penyidik KPK Novel Baswedan, malah menyinggung integritas dan etika pejabat.
‘’Seharusnya pejabat atau aparatur mestinya orang mempunyai Integritas, adab dan etika yang baik,” ungkap Novel Baswedan, Rabu 31 Mei 2023.
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Wacanakan Bentuk 2 Kabupaten Daerah Otonomi Baru
Menurut Novel Baswedan menyatakan, seorang pejabat dan aparatur negara diberi mandat untuk kepentingan negara.
Oleh karena itu, Novel Baswedan mempertanyakan pejabat yang kerap melanggar etika dan tidak berintegritas.
“Kalo integritas bermasalah, pelanggar etik, bertindak sewenang-sewenang, mau jadi apa?” ujarnya. “Minta diperpanjang pula,” tandas Novel Baswedan.
Diberitakan sebelumnya, Brigjen Pol Endar Priantoro diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK dan dikembalikan ke Polri.
BACA JUGA:10 Kecamatan Usul Bentuk Kabupaten Indramayu Barat Pemekaran Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
Endar Priantoro kemudian melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pencopotan dirinya.