Seperti terjadi pada pemilu 2019-2020 yang lalu, ada juga cara politik uang dalam berbagai bentuk. Ada yang memberi langsung, memberi barang dan memberi janji kepada pemilih.
BACA JUGA:Rangkap Jabatan, Bawaslu Muara Enim Imbau Mundur Panwaslu
‘’Untuk memberi langsung itu salah satunya pembagian uang, voucher atau uang digital dengan imbalan memilih peserta pemilu tertentu,” ungkap Lolly Suhenty.
Diakui Lolly Suhenty, pelaku politik uang itu mulai dari kandidat atau calon, tim sukses atau tim kampanye, ASN, penyelenggara ad hoc, hingga pendukung atau simpatisan peserta pemilu.
"Makanya pemetaan kerawanan politik uang ini berupaya mengelompokkan kerawanan dalam kategori, modusnya apa, pelakunya siapa, dan wilayahnya dimana?," kata Lolly Suhenty.
Adapun berdasarkan pemetaan kerawanan pemilu berdasarkan politik uang, Lolly Suhenty menyebutkan ada 5 provinsi paling rawan politik uang.
BACA JUGA:Breaking News, Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Prabumulih Meninggal Dunia
BACA JUGA:KPU dan Bawaslu Klarifikasi Dokumen Dua Bacaleg Golkar
Provinsi paling rawan pertama yakni Provinsi Maluku Utara dengan skor 100. Kemudian, Provinsi Lampung di peringkat kedua provinsi rawan politik uang dengan skor 55.56.
Peringkat ketiga provinsi rawan politik uang yaitu Provinsi Jawa Barat dengan skor 50. Lalu Provinsi Banten dengan skor 44.44. Dan pringkat kelima Provinsi Sulawesi Utara dengan skor 38.89.
Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang.
Sembilan provinsi di bawah Provinsi Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat.
BACA JUGA:Kilas Balik Kasus Korupsi Dana Hibah Bawaslu Prabumulih
BACA JUGA:Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Penyidik Kejari Geledah Kantor Bawaslu OKU Timur dan Sita Dokumen
Kemudian, Provinsi Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Provinsi Maluku Utara.