Tolak Politik Uang! Pilih Pemimpin Pro Rakyat di Pilkada 2024

PALEMBANG, PALPOS.ID– Menjelang Pilkada serentak 2024, seruan untuk menolak politik uang semakin nyaring di berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan. 

Masyarakat, akademisi, tokoh agama, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bergandengan tangan mengampanyekan pentingnya memilih pemimpin yang berpihak pada rakyat tanpa terlibat dalam praktik curang.  

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menyatakan bahwa pengawasan terhadap praktik politik uang terus diperketat, terutama menjelang hari pencoblosan. 

"Kami mengantisipasi peralihan praktik politik uang ke ranah digital, seperti penggunaan dompet digital. Ini tantangan baru yang membutuhkan strategi pengawasan yang lebih modern," ungkapnya.  

BACA JUGA:Benarkah KPU Kumpulkan Nomor WA Penduduk? Begini Penjelasan Lengkapnya

Menurut Kurniawan, praktik politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menghambat lahirnya pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. 

"Kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat TPS, demi memastikan Pilkada bersih dari politik uang," tegasnya. 

Sejauh ini, Bawaslu Sumsel telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan politik uang, baik dalam bentuk pembagian sembako maupun aktivitas di media sosial. 

"Untuk itu, kita memperluas pengawasan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan petugas yang bergerak secara mobile," tambahnya.

BACA JUGA:Setyo Budianto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 Melalui Voting Komisi III DPR RI

Bahkan pihaknya telah menerima informasi terkait pembagian sembako dan uang, serta isu-isu di media sosial. Tapi hal itu sebagiannya merupakan kritik antar pasangan calon, belum mengarah ke ujaran kebencian,

Kurniawan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran. "Kami siap menerima laporan, bahkan hingga tingkat TPS, terkait pembagian sembako atau uang yang mencurigakan," tegasnya.

Ia mengakui bahwa penindakan praktik politik uang tidak mudah. "Politik uang sulit dibuktikan jika tidak ada unsur ajakan memilih dalam transaksi. Misalnya, pemberian sembako tanpa disertai ajakan langsung atau bukti lain, seperti kartu nama atau stiker," bebernya.

Untuk itu ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk menolak adanya praktik politik uang,  hal ini sangat merugikan karena tidak memilih berdasarkan hati nurani dan berdasarkan penilaian. "Hal inilah yang harus dihindari masyarakat, agar tidak salah memilih pemimpin," bebernya.

Sumber: