Meskipun proses pemekaran yang lebih ketat dan tegas terasa sebagai tantangan bagi daerah yang ingin berkembang, hal ini juga membawa peluang baru.
Evaluasi yang lebih mendalam selama tiga tahun memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merencanakan dan melaksanakan pemekaran dengan lebih matang.
Ini mencakup persiapan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan sektor-sektor penting lainnya yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
Peran Masyarakat dalam Pemekaran Daerah
Seiring dengan ketentuan baru ini, peran masyarakat dalam proses pemekaran daerah menjadi semakin vital.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan kebutuhan dan aspirasi lokal akan memainkan peran besar dalam kesuksesan pemekaran tersebut.
Partisipasi yang kuat dari masyarakat juga akan membantu pemerintah dalam menilai dampak positif dan negatif dari pemekaran terhadap kehidupan sehari-hari penduduk setempat.
Jadi, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan mendasar dalam proses pemekaran daerah di Indonesia.