Perjuangan di Tengah Kendala Politik
Pada tahun 1963, beberapa tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik, dan Parkindo, melanjutkan upaya untuk membentuk Provinsi Maluku Utara.
Meski DPRD-GR merespons dengan memberikan dukungan melalui resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964, pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru menghambat tindak lanjut yang konkret.
Perubahan Selama Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Maluku Utara terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribu kota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribu kota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribu kota di Kota Ternate. Namun, pembangunan di wilayah utara dan selatan, serta antara wilayah tengah dan tenggara, tidak serasi.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah di Provinsi Maluku: Menggali Potensi dan Meningkatkan Pembangunan
Masa Reformasi dan Pemekaran Wilayah
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi muncul.