Beberapa mendukungnya sebagai langkah menuju kemandirian dan pengembangan wilayah, sementara yang lain menyatakan kekhawatiran terhadap dampak politik dan sosial yang mungkin terjadi.
Deklarasi KP3C sebagai Momentum Baru
Deklarasi penting oleh Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C) di Hotel Prima Cirebon pada September 2021 menandai langkah awal menuju pemekaran.
Keterlibatan anggota DPR RI dalam deklarasi tersebut menunjukkan bahwa isu ini memiliki relevansi dan dampak yang signifikan di tingkat nasional.
BACA JUGA:Bogor Surga Kuliner yang Menggoda di Jawa Barat: Jelajahi 5 Oleh-Oleh Khas yang Harus Dibawa Pulang
Masa Depan Pemekaran Jawa Barat
Meskipun masih dalam tahap awal, wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menambah kompleksitas dinamika politik di Indonesia.
Keberhasilan deklarasi tersebut memberikan momentum baru bagi perbincangan mengenai pemekaran wilayah di Jawa Barat.
Apakah ini akan menjadi kenyataan atau tetap berada dalam ranah wacana, masih perlu diperhatikan dalam perkembangan selanjutnya.
Sebagai perubahan positif atau potensi perdebatan lebih lanjut, pemekaran wilayah Jawa Barat tetap menjadi isu yang menarik untuk diikuti oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Meski moratorium pemekaran daerah masih berlaku, harapan untuk menjadi daerah otonomi baru masih terbuka lebar.
Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Baru dan Otonomi Daerah Optimal.
Provinsi Jawa Barat atau Jabar yang dikenal sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, kembali menjadi sorotan dengan rencana pemekaran yang menarik.
Meskipun Provinsi Banten telah dibentuk sebagai hasil pemekaran sebelumnya, jumlah penduduk Jabar masih mencapai lebih dari 50 juta jiwa.
Data terbaru menunjukkan bahwa puluhan juta penduduk tersebut tersebar di 27 wilayah, terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.