Menunggu Waktu yang Belum Dapat Dipastikan
Dengan tantangan moratorium yang masih berlaku, pemekaran wilayah di Jawa Barat sepertinya masih harus menunggu waktu yang belum dapat dipastikan.
Sementara itu, 9 CDPOB yang telah diusulkan tetap menjadi aspek penting yang perlu terus diawasi dan didukung oleh masyarakat Jawa Barat.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Transformasi Menuju Pelayanan Optimal dan Pembangunan Merata
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Bandung Timur dan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Jawa Barat
Harapan untuk Masa Depan
Harapan untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemekaran wilayah semoga segera dapat terwujud dengan meruncingnya tuntutan dan mendalamnya harapan masyarakat Jawa Barat.
Meskipun berbagai kendala melingkupi proses pemekaran, keyakinan akan manfaat jangka panjang bagi masyarakat menjadi pendorong utama untuk terus berjuang mengatasi setiap rintangan.
Dengan rangkuman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dinamika dan harapan terkait pemekaran wilayah di Jawa Barat, serta menjadi bagian dari perjuangan untuk mewujudkannya.
Provinsi Jabar Raya: Usulan Pemekaran Sejarah Menyambungkan Jejak Kerajaan Sunda Kelapa.
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Baru dan Otonomi Daerah Optimal
BACA JUGA:Kabupaten Bandung Timur Siap Memekarkan Diri: Pemekaran Wilayah Baru di Jawa Barat
Pertimbangan sejarah menjadi tonggak utama dalam wacana pembentukan Provinsi Jabar Raya, sebuah usulan yang muncul dari politikus Partai Golkar, Dedi Mulyadi, pada tahun 2022 yang lalu.
Usulan ini menyatukan dua entitas geografis penting, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).
Menurut sejarah, kedua wilayah ini memiliki akar yang sama, terlebih lagi, keduanya pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda.
Lokasi Kerajaan Sunda, yang terletak di Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadi titik awal perjalanan sejarah yang mempertemukan Jabar dan DKI Jakarta.