Pemekaran hanya sebatas pembahasan dan usulan tanpa kepastian realisasi.
Perspektif Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung usulan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Blambangan.
Namun, ia menekankan perlunya kajian matang dan pemenuhan prosedur yang berlaku.
LaNyalla menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan untuk kepentingan politik dan kekuasaan semata, melainkan harus didasarkan pada potensi SDA, SDM, dan sumber ekonomi yang memadai.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Sumenep Menuju Terbentuknya Provinsi Madura di Jawa Timur
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur: Mewujudkan Impian Provinsi Madura
Usulan Pemekaran Pulau Jawa dan Moratorium DOB
Di samping wacana pemekaran Provinsi Jawa Timur, muncul usulan untuk memekarkan 9 provinsi di Pulau Jawa.
Meskipun termasuk dalam pembahasan tersebut, hingga saat ini, moratorium DOB belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Tidak ada persiapan dan persyaratan yang dipenuhi untuk mendukung usulan tersebut.
Ketidakpastian Realisasi Pemekaran Provinsi di Jawa Timur
Meskipun wacana pemekaran Provinsi Jawa Timur terus berkembang, masih ada ketidakpastian mengenai realisasi.
BACA JUGA:Ini 5 Kota Paling Tajir di Jawa Timur, Ternyata Juaranya Bukan Surabaya dan Gresik
BACA JUGA:Proposal Pemekaran Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Menjadi Kota Otonomi Baru di Provinsi Madura
Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menemukan landasan hukum yang memungkinkan pembentukan provinsi baru.